Pembukaan Tim Evaluasi Implementasi SAKIP

PPP Bulu – Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan juga merupakan upaya dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia khususnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang sudah berjalan selama 6 tahun belakangan. Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa kriteria penilaian salah satunya adalah 8 area perubahan yang termasuk di dalam komponen pengungkit. 

Dalam kunjungan tim evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim dalam poin akuntabilitas pada hari Jum’at (27/09/2019) penilai ajukan tantangan untuk melakukan inovasi sesuai aktivitas pekerjaan yang dilayani, untuk mencerminkan reformasi birokrasi ada 8 zona yang perlu diterapkan, yaitu :

  1. Mental aparatur: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.
  2. Organisasi: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
  3. Tata laksana: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
  4. Peraturan perundang-undangan: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
  5. Sumber daya manusia aparatur: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
  6. Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
  7. Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
  8. Pelayanan publik: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam arahan Tim Evaluasi tantangan ini tidak mudah, perlu merubah pola pikir yang terkini dan selalu menciptakan inovasi terobosan baik dari segi yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung atau adminitrasi pelayanan publik.